Bengkalis, Riauline.com – Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni kembali mengocok susunan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tiga pejabat pimpinan tinggi pratama bergeser dari posisi strategis, sementara puluhan pejabat administrator, pengawas hingga pejabat fungsional juga mendapat amanah baru.
Rotasi dan pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (14/9/2026).
Tiga jabatan strategis yang mengalami perubahan yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Bengkalis.
Dr. H. Aready, SE., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala BPKAD kini dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya, Ed Efendi, SH., MH. dipercaya memimpin Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Hadi Prasetyo, ST., M.Si. mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
Untuk sementara, jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD dipercayakan kepada Ardiansyah. Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih dipegang Hadi Prasetyo.
Selain tiga pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut, Kasmarni juga melantik sejumlah pejabat administrator. Di antaranya Imran, ST., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; Tuti Andayani, SE., M.Ak. sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; Jumiharto, SH. sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPP; dan Tri Aprilistari, SH. sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian BKPP.
Kemudian Mohammad Safrizal, ST., M.Cs. dipercaya sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sementara Munira, SE.Sy., M.Si. dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Pada jajaran pengawas dan jabatan lainnya, terdapat 23 pejabat yang mendapat amanah baru. Di antaranya Yana Melia, SH. sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Mandau; Joko Hendri Sukmana, S.I.P. sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan; Indra, SH. sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat Dinas Perhubungan; serta Bendri, SE.Sy., M.A.P. sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Khairul Saleh, A.Md. dipercaya sebagai Kepala UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bathin Solapan. Sementara Rudy Handoko, SH. sebagai Kepala UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Pinggir.
Rotasi juga menempatkan Ardiansyah, A.Md. sebagai Kepala Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan BPKAD; Honest Nazaldi, SE.Sy., M.M. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Camat Bantan; Hazazi Akbar, S.Kom. sebagai Lurah Babussalam Kecamatan Mandau; dan Dedi Dhamhudi, S.A.P. sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kantor Camat Pinggir.
Selanjutnya Bambang Supriyanto, S.A.P. dipercaya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bukit Batu. Muhammad, S.A.P. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau.
Harzulkifli, SH. mendapat amanah sebagai Kepala UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandau. Sri Rahayu, S.Kom. sebagai Kepala UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial Kecamatan Bukit Batu, serta Ali Rahmad, S.STP., M.Si. sebagai Kepala UPT Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Mandau.
Sementara itu, Wirda Santi, S.A.P., Muhammad Yusuf, S.Sos., Juprizal, S.A.P., Zulkifli, SH., Jernita Simanullang, S.A.P., Desriyanti, SH., Jantrin Tobing, A.Md., dan Heri Setyawan, SE. juga mendapat penugasan baru di sejumlah kecamatan dan kelurahan.
Pada sektor kesehatan, Kasmarni menetapkan dr. T. Agusta Meisal sebagai Dokter Ahli Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
Selain itu, dr. Fernando, Sp.A. ditetapkan sebagai Dokter Ahli Utama pada RSUD Bengkalis. Kemudian Iswani Asra, Am.Keb., SKM. sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Pematang Pudu, Ns. Mutiara Pertiwi, S.Kep. sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya pada RSUD Bengkalis, dan Lely Ira Prativi Dalimunthe, A.Md.AFM., SKM. sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Balai Makam.
Kharlina Adelista, S.Psi. ditetapkan sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPP. Sementara Desi Andriani, Amd.Keb., Jasmaidar Caniago, Amd.Keb., dan Rozita, Amd.Keb. ditetapkan sebagai Bidan Terampil pada sejumlah UPT Puskesmas di Kabupaten Bengkalis.
Bukan Sekadar Rotasi
Di hadapan para pejabat yang dilantik, Kasmarni menegaskan bahwa pergantian posisi bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Menurutnya, setiap jabatan membawa tanggung jawab besar untuk membuktikan kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada kinerja nyata.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar kewenangan, semakin kuat tuntutan untuk menghadirkan kinerja, integritas, dan keteladanan,” tegas Kasmarni.
Ia meminta seluruh jajaran meninggalkan budaya kerja yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak dapat diukur hanya dari tebalnya laporan atau besarnya anggaran yang dihabiskan.
Sebaliknya, ukuran utama adalah seberapa besar dampak program dan kebijakan pemerintah yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kasmarni menyebut sedikitnya ada tiga indikator yang harus menjadi ukuran keberhasilan birokrasi. Pertama, penyelesaian masalah, yakni seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diatasi.
Kedua, kecerdasan pelayanan, yaitu seberapa cepat birokrasi menghadirkan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Ketiga, hasil yang terukur, di mana setiap program harus memiliki output, outcome dan impact yang jelas serta memberikan manfaat.
Menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, mulai dari keterbatasan ruang fiskal, perkembangan teknologi hingga masyarakat yang semakin kritis, Kasmarni meminta birokrasi Bengkalis tidak kaku dan terjebak dalam zona nyaman rutinitas.
“Birokrasi dituntut lebih cepat, responsif dan adaptif,” pesannya.
Dengan rotasi tersebut, para pejabat yang mendapat amanah baru dituntut segera bekerja dan membuktikan kapasitasnya. Sebab bagi Kasmarni, jabatan bukan sekadar kursi kekuasaan, tetapi tanggung jawab yang harus dibayar dengan kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komentar Anda :
