Bengkalis,Riauline.com – Setelah melalui pembahasan panjang, harapan ribuan pengguna jasa penyeberangan RoRo Bengkalis untuk menikmati pelayanan yang lebih tertib dan modern akhirnya menemukan titik terang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis resmi memberikan persetujuan terhadap usulan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing), sebuah langkah yang diyakini menjadi awal perubahan besar dalam tata kelola transportasi penyeberangan di Negeri Junjungan.

Keputusan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang berlangsung pada Rabu (29/7) sore. Sidang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septia Nugraha dan dihadiri 29 anggota dewan, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Persetujuan itu diberikan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap rencana penerapan sistem digital tersebut.

Meski memberikan lampu hijau, DPRD tidak melepas begitu saja pelaksanaan program tersebut. Sejumlah catatan penting menjadi syarat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah agar penerapan e-ticketing benar-benar berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan menegaskan bahwa e-ticketing merupakan bentuk modernisasi pelayanan publik yang sudah menjadi kebutuhan. Digitalisasi diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, sekaligus menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan tiket penyeberangan.

"Sistem elektronik dinilai mampu menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadi perhatian. Dengan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan terintegrasi, pengawasan akan semakin mudah dilakukan, sementara masyarakat memperoleh kepastian layanan yang lebih cepat, nyaman, dan tertib," ujarnya.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi. Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur digital, jaringan internet yang stabil, sistem keamanan data, hingga sumber daya manusia yang mengoperasikan layanan harus benar-benar dipastikan sebelum sistem diberlakukan secara penuh.

Selain aspek teknis, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah diminta menyiapkan layanan alternatif bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan sistem digital agar tidak ada warga yang kesulitan memperoleh akses penyeberangan. Transformasi pelayanan, menurut DPRD, harus tetap mengedepankan prinsip inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

DPRD juga meminta agar evaluasi dilakukan secara berkala setelah e-ticketing diterapkan. Penilaian tidak hanya berfokus pada kelancaran sistem, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan, peningkatan PAD, efektivitas pengawasan, hingga tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa penyeberangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyambut baik keputusan DPRD tersebut. Menurutnya, persetujuan itu menjadi langkah penting untuk segera merealisasikan sistem e-ticketing yang sebelumnya telah diuji coba saat arus mudik Lebaran Idulfitri.

" Hasil uji coba itu,  menunjukkan bahwa antrean panjang yang selama ini menjadi persoalan klasik di Pelabuhan RoRo mampu diurai secara signifikan," kata Bagus.

Kini, masyarakat Bengkalis menaruh harapan besar agar penerapan e-ticketing benar-benar membawa perubahan. Jika seluruh persyaratan mampu dipenuhi dan pengawasan dilakukan secara konsisten, sistem ini bukan hanya mengakhiri kisah panjang antrean kendaraan di pelabuhan, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya pelayanan transportasi yang modern, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.