BENGKALIS,Riauline.com — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat, khususnya kepada Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK), atas kepedulian dan partisipasinya dalam memantau kondisi arus penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari.

Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis, Adi Pranoto, menilai langkah aktif P-KPK sebagai bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi penyeberangan yang menjadi urat nadi mobilitas warga antar pulau di daerah ini.

“Dishub Bengkalis mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan P-KPK yang telah turut memantau kondisi arus penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari,” ujar Adi Pranoto, Minggu (9/11/2025).

Menurut Adi, keterlibatan masyarakat dalam memantau dan memberikan masukan merupakan bagian penting dari semangat transparansi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat sipil. Hal ini juga sejalan dengan upaya Pemkab Bengkalis dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

“Pelabuhan Roro ini milik kita bersama. Karena itu, jika sinergitas antara pemerintah, P-KPK, dan masyarakat dapat terjalin secara solid, insyaallah ke depan pelayanan penyeberangan akan semakin optimal,” tambahnya.

Adi juga menegaskan bahwa Dishub Bengkalis terus membuka ruang komunikasi dua arah dengan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap sektor transportasi laut dan darat. Ia berharap, sinergi seperti ini dapat menjadi contoh kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga aset publik.

Selama ini, Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari menjadi jalur vital penghubung antara Pulau Bengkalis dengan daratan Sumatera. Namun, beberapa kali muncul kendala operasional seperti antrean panjang dan keterbatasan fasilitas, yang kerap mendapat sorotan dari masyarakat.

Dengan hadirnya pemantauan independen dari P-KPK, Dishub Bengkalis berharap dapat memperoleh informasi lebih cepat dan akurat terkait permasalahan di lapangan, sehingga langkah perbaikan bisa dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kolaborasi ini bukan sekadar pengawasan, tapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutup Adi Pranoto.