Jakarta,Riauline.com – Di balik deretan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tersimpan harapan jutaan masyarakat Indonesia. Dari ruang-ruang kelas hingga pelosok desa, anggaran negara diarahkan untuk memastikan anak-anak memperoleh makanan bergizi, keluarga rentan tetap terlindungi, dan pembangunan terus bergerak di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya reda.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga pertengahan 2026, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk menjangkau sekitar 63,13 juta penerima manfaat. Nilai tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program prioritas terbesar yang didukung penuh melalui APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan nasional. Di saat yang sama, APBN juga berfungsi melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi melalui berbagai program sosial dan subsidi.

Dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8/2026), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber, agent of development, sekaligus pelindung masyarakat miskin dan rentan.

"Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat," ujar Purbaya.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada penyediaan makanan bergizi. Pemerintah juga mengalokasikan Rp13,1 triliun untuk membangun 104 Sekolah Rakyat permanen. Di sisi lain, berbagai program perlindungan sosial tetap berjalan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi Rp14,5 triliun, Kartu Sembako Rp19,7 triliun, hingga Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.

Di balik besarnya belanja negara, penerimaan APBN juga menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga akhir triwulan II 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi cerminan meningkatnya aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya penerimaan negara.

Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung APBN dengan realisasi Rp1.035,7 triliun atau naik 24,6 persen secara tahunan. Pemerintah menilai peningkatan tersebut tidak lepas dari membaiknya kondisi ekonomi, implementasi sistem Coretax, serta penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp271 triliun.

Besarnya penerimaan tersebut memungkinkan pemerintah meningkatkan belanja negara menjadi Rp1.656 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Dana itu digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur negara, manfaat pensiun, hingga subsidi dan kompensasi energi.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, APBN 2026 menjadi lebih dari sekadar catatan angka penerimaan dan pengeluaran. Ia menjadi cerminan arah kebijakan negara, menghadirkan harapan melalui sepiring makanan bergizi bagi anak-anak, bantuan bagi keluarga yang membutuhkan, pendidikan yang lebih merata, dan pembangunan yang terus bergerak menuju cita-cita Indonesia yang lebih sejahtera.