MERANTI,Riauline.com - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umrah yang sempat dilaksanakan pada awal Desember 2022 lalu.
 
"(Terkait) suap pengadaan jasa umroh," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron kepada wartawan, Jumat (7/4).
 
Selain itu, KPK juga menduga Bupati Adil melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP).
 
Merujuk situs resmi Kementerian Keuangan, UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu. Dana tersebut dikucurkan melalui Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau biaya pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 
Sementara, GUP dilakukan untuk mengisi kembali uang persediaan di Bendahara Pengeluaran.
 
"Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10 persen," ujar Ghufron.
 
Sejauh ini, menurut Gufron, dua dugaan tindak pidana korupsi itulah yang ditemukan KPK. Mereka akan mengembangkan perkara ini lebih lanjut. "Itu yang ter-capture awal selanjutnya kami kembangkan," tutur Ghufron.

Sebelumnya, Bupati Muhammad Adil langsung dibawa penyidik KPK menuju Pekanbaru menggunakan speedboat. Setelahnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk diperiksa.
 
Selain itu, sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti juga ikut diamankan dan diperiksa. Mereka menjalani pemeriksaan di Mapolres Kepulauan Meranti oleh Tim penyidik KPK pada keesokan harinya, tepatnya mulai sejak tindakan OTT dilakukan.
 
Dari pantauan di lapangan, Jumat, sekira pukul 10.30 WIB pagi, tim penyidik baru usai melakukan pemeriksaan. Kemudian sejumlah pejabat tersebut langsung diberangkatkan ke Jakarta (gedung KPK) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 
Mereka antara lain, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Plt Kepala Bagian Umum dan beberapa pejabat serta pengawal pribadi.
 
"Iya kita bawa ke Jakarta dulu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," ujar salah satu penyidik KPK saat berlalu sambil menggiring para pejabat tersebut ke dalam mobil.
 
Sementara salah seorang pejabat yang sempat diperiksa tersebut mengaku dimintai keterangan sebagai saksi. "Dimintai keterangan sebagai saksi," ungkapnya.